Selasa, 23 Desember 2008 , 07:03:00
Jika Ingkar Janji Harus Mundur
Hadidi, salah satu Orator, perwakilan dari KAMMI Komisariat UNTAN
PONTIANAK—Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Tanjungpura, STAIN, dan Kota akan menyodorkan kontrak sosial kepada pasangan kepala daerah Kota Pontianak terpilih.Kontrak sosial tersebut diantaranya menuntut walikota untuk menerapkan good governance dalam menjalankan pemerintahan serta program-program yang dicanangkan harus memiliki paramater keberhasilan yang jelas.
Mereka juga menuntut kepada walikota untuk melaksanakan transparansi kebijakan kepada publik, melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan, serta melaksanakan janji-janji politik saat kampanye.Pernyataan sikap itu disampaikan mereka dalam aksi damai yang dilangsungkan di Bundaran Universitas Tanjungpura, kemarin (22/12) di mana pada saat yang sama, walikota-wakil walikota terpilih Sutarmidji-Paryadi (Siip) sedang dilantik di Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) oleh Gubernur Kalbar Cornelis.
Tidak banyak jumlah massa yang turun saat itu, hanya sekitar 20-an orang. Mereka pun tidak dijaga secara ketat oleh aparat. Sejumlah petugas berpakaian seragam dan preman hanya mengawasi dari pinggir bundaran. “Kita memang sengaja tidak melangsungkan aksi di PCC karena akan mengganggu acara pelantikan,” kata Fitra Yantoni, ketua Kebijakan Publik KAMMI Komisariat Untan kepada wartawan usai aksi. Menurutnya, kontrak sosial tersebut akan disodorkan kepada walikota terpilih untuk ditandatangani dalam waktu dekat. “Kita akan meminta walikota terpilih untuk menandatanganinya,” ujarnya.
Mereka memberi tenggat waktu selama tiga tahun kepada walikota terpilih untuk merealisasikan pokok-pokok isi kontrak sosial tersebut. “Jika tidak direalisasikan, kepala daerah terpilih harus mundur,” tegasnya.Mereka juga mendesak agar pasangan kepala daerah terpilih bisa menuntaskan beragam persoalan yang masih diderita ibukota Provinsi Kalbar ini. Mulai dari tata kota yang berantakan, rusaknya lingkungan, serta berbagai masalah sosial dan ekonomi. Drainase yang buruk, pembuangan sampah yang belum tertata, kualitas pendidikan yang masih rendah, kata Fitra, menjadi pekerjaan rumah selanjutnya bagi kepala daerah terpilih untuk dituntaskan.“Program wajib belajar sembilan tahun dan sekolah gratis jangan hanya wacana. Kami juga tidak menginginkan adanya indikasi korupsi di dunia pendidikan kota,” katanya. Dia menambahkan, persoalan lainnya di bidang kesehatan seperti masih adanya kasus gizi buruk, penggunaan narkoba di kalangan remaja, kasus HIV/AIDS yang mengalami peningkatan, juga harus menjadi fokus kinerja pemerintahan dari pasnagan Siip ini. “Kami berharap tidak ada lagi warga miskin Kota Pontianak yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Jangan sampai ini terjadi,” katanya. (zan)
Selengkapnya...
