Catatan 100 hari kinerja SBY-BOEDIONO Jilid II

Hasil kajian dan berdasarkan bukti, fakta dan meyimpulkan bahwa lima tahun plus 100 hari SBY-BOEDIONO mengarah pada kegagalan, yaitu :

1. Memberantas Korupsi ( pemerintahan masih terkesan setengah hati dalam penuntasan kasus Century )
2. Menegakkan supremasi hukum dan memperkuat institusi penegakan hukum ( pemerintah masih membuka peluang yang besar adanya Intervensi KPK, mafia hukum dan peradilan )
3. Menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional ( ternyata yang terjadi adalah harga sembako naik dan agenda neoliberalisme ekonomi nasional )
4. Mewujudkan reformasi birokrasi secara sistematik ( terbukti realita yang terjadi birokrasi yang berbelit-belit, tidak transparan dan sarat dengan korupsi )
5. Mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia ( kekuatan intervensi yang tidak demokratis pada kebijakan ekonomi, hukum, pendidikan dan politik masih terasa di negara ini )
Oleh karena itu KAMMI menuntut :
1. Menuntut KPK untuk menuntaskan mega skandal kasus Century dengan memeriksa Boediono dan Sri Mulyani dan seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. SBY sekalipun jika itu sebuah keharusan.
2. Menolak kebijakan neoliberalisme ekonomi
3. Rombak tim ekonomi SBY
4. SBY harus menepati janjinya dalam memberantaskan KORUPSI dan penegakan Supremasi Hukum Selengkapnya...

MUKERDA KAMMDA KALBAR

Transpormasi nilai dan kebijakan menuju politik aksi berbasis kompetensi. Itulah tema yang di usung KAMMDA KALBAR dalam Mukerda periode ini. Agendanya dilksanakan pada tanggal 22-24 Januari 2010, acara yang dilaksanakan berupa Stadium General oleh beberapa Tokoh Hukum Kalimantan Barat, bedah buku "Gurita Cikeas", dilanjutkan sidang komisi dan pleno dihari kedua dan ketiga yang di hadiri perwakilan komisariat seluruh Kalimantan Barat, dari Komisariat stain Pontianak, UNTAN, STKIP dan Ketapang. Acara ini berlangsung selma tiga hari. Sukses Alhamdulillah, banyak yang di rumuskan khususnya tentang kebijakan dan breakdown hasil MUKERNAS yang telah berlangsung pada tanggal 16-20 Desember 2009 di Cinere Depok Jawa Barat , harapannya semoga ia bisa mengusung dakwah di KAMMI lewat program kerja yang di tawaran dan di laksanakan. Insyaallah. Allahuakbar. Selengkapnya...

AKSI DAMAI

Sudah terlalu banyak kita mendengar dan m di media cetak dan elektronik tentang tindk anarkis, hura-hura , bentrokan antar warga dengan aparat, tawuran antar penduduk suatu kawasan dengan lainnya atau kejadian-kejadian yang menggambarkan adanya disequiilibrium antara kelompok sosial yang menyusun struktur sosial masyarakat kita sepanjang 100 hari SBY. Kasus – kasus diatas telah ditengarai oleh para pemerhati sosial sebagai gejala pelampiasan tekanan hidup yang lama terakumulasi.
Memang telah terjadi hubungan tidak serasi antar lembaga penegak hukum, lembaga kepresidenan, parlemen dan mentri anggota kabinet pada dekada 100 hari SBY. Bahkan banyak pihak yang menganalisis dibalik kasus institusional , mafia politik dan hukum, mafia kasus dilembaga hukum, tawuran atau bentrokan atau massa serta tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat tertentu. Fenomena ini terus mendera masyarakat kita. Sehingga di khawatirkan bakal mencetak sikap skeptis masyarakat kita terhadap kehidupan bernegara, lantaran timbulnya rasa ketidakpuasan terhadp segala macam multidimensional yang selama ini terus saja menggelinding.Kekhawatiran inilh yang menjadi dasar para analisis politik sebagai kehamilan tua bangsa Indonesia.

Statement KAMMI Daerah Kalbar
1. Hasil riset sederhana KAMMI Pusat 2 pekan lalu menyimpulkan 9 dari 10 orangwarga tidak tahu program 100 hari SBY. 1orang merasa tidak berhasil menemukan program konkrit yang dirasakan langsung selama 100 hari pertama. Artinya program 100 hari hanya bohong besar dan alat propaganda belaka. Selain itu dalam sektor hukum, ekonomi, dan politik.
a. Dalam 100 hari SBY gagal menegakkan supremasi hukum, terbukti tidak berhasil usut korupsi Century, malah membiarkan blunder dan terkesan lepas tanggung jawab.
b. Dibidang ekonomi , kinerja KIB II SELAMA selama seratus hari pertama ini belum begiti jelas dalam meningkatkan daya saing nasional, revitalisasi industri, penciptaan kesempatan kerja, dan penurunan masalah kemiskinan. Program seratus hari kerja pertama pemerintah yang berakhir pada 10 Januari 2010 itu lebih menitikberatkan p pada akslerasi pengananan hambatan-hambatan bagi kegiatan ekonomi.
c. Dalam masa seratus hari pertama Presiden lebih konsentrasi menyelamatkan kedudukan plitik dan kekuasaan ketimbang program-program kerja yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
d. Dalam seratus hari SBY sibuk membuat timm adhock (yang bersifat” out sourching” dan hanya berujung rekomendasi) bukannya melakukan reformasibangsa secara sistematik.
2. Tegakkan supremasi hukum sejujurnya dan seadil-adilnya
3. Panggil SBY pada sidang pansus Century Selengkapnya...